PURBALINGGA,Kabare Bralink– Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan pemerintahan atau lebih dikenal dengan istilah e-Government di lingkungan Pemkab Purbalingga dinilai terlambat. “Semestinya pelaksanaan e-government pemerintah sudah berjalan 5-10 tahun yang lalu, sejalan dengan sistem komputerisasi yang diterapkan dunia perbankan,” kata Wakil Bupati Purbalingga Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM saat membuka Seminar Hasil Pendataan TIK dan Kesiapan e-Government Pemkab Purbalingga di Operation Room Graha Adiguna, Senin (10/10).
Seminar yang mengupas berbagai persoalan implementasi e-Government di Purbalingga diselenggarakan oleh Bappeda dan Dinhubkominfo bekerjasama dengan Akademi Teknik Telekomunikasi (Akatel) Sandhy Putra Purwokerto.
Wabup mengaku, sewaktu di perbankan, dirinya sangat terbantu dengan penerapan komputerisasi perbankan. Sebagai user perkembangan teknologi, dia merasakan sendiri bagaimana melelahkannya mengerjakan pembukuan dengan sistem manual. Namun sekarang pekerjaan itu menjadi sangat mudah dan efisien. “Oleh karena itu, dengan implementasi e-government di lingkungan pemkab, akan sangat membantu tugas-tugas pemerintah. Utamanya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” katanya.
Ia berpesan kepada semua SKPD dan SDM pegawai dilingkungan pemkab Purbalingga untuk menyatukan komitmen demi terwujudnya e-Government di Purbalingga. “e-Government dikatakan sukses setelah terpenuhi lima syarat. Yakni Avoid error, avoid delay, avoid special payment, avoid frout dan avoid fested interest,” tandas wabup.
Dengan implementasi e-Government, tambah Wabup, tata kelola pemerintahan akan terhindar dari kesalahan, penundaan dan pembiayaan ekstra. Selain itu terhindar dari kecurangan serta terhindar dari benturan kepentingan pribadi.
Sementara itu, peneliti Akatel Purwokerto, Irwan Susanto ST MM menuturkan, dari hasil penelitian yang dilakukan sejak 2010, sebenarnya Pemkab Purbalingga telah siap untuk melakukan implementasi e-Government.
Dari sisi potensi implementasi TIK, di Purbalingga hampir 90 persen SKPD memilki koneksi internet. Di jajaran kecamatan (28%), Puskesmas (26%) dan desa/kelurahan kurang dari 10%. Potensi lainnya, 18 kecamatan telah terpasang tower TI, repeater 3 unit dan baru-baru ini Purbalingga juga menerima hibah 2 kendaraan M-PLIK dari 4 M-PLIK yang dijanjikan.
Sayangnya potensi yang ada tak cukup kuat untuk melaksanakan e-Government. Menurutnya, implementasi TIK di Purbalingga masih relatif lemah. Keterbatasan SDM, dana, investasi infrastruktur dan terjadinya bongkar pasang kelembagaan pengelola TIK diyakini menjadi kendala dalam penerapan e-Government.
Solusinya, kata wakil direktur bidang II Akatel, harus ada peran pimpinan dalam menciptakan iklim implementasi TIK. Termasuk menyusun arah kebijakan dengan membentuk lembaga katalisator yang memiliki power, menerbitkan payung regulasi serta menyusun blue print dan road map implementasi TIK.
“Tetapi yang terpenting adalah adanya komitmen bersama bahwa implementasi TIK akan dapat mewujudkan good governance. Komitmen ini diperlukan mulai dari SDM pegawai, pimpinan SKPD hingga ke pucuk pimpinan di Pemkab Purbalingga,” tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar